Pemimpin pendidikan kontemporer berfungsi dalam konteks lokal yang kompleks. Mereka harus mengatasi tidak hanya tantangan sehari-hari di dalam sekolah tetapi juga masalah yang berasal dari luar sekolah, seperti kekurangan staf, dewan sekolah yang bermasalah, dan keterbatasan anggaran. Ada beberapa pola dan fitur yang muncul dari konteks kompleks ini yang harus dikenali oleh para pemimpin pendidikan. Pemimpin pendidikan menghadapi medan politik yang ditandai dengan kontes di semua tingkatan atas sumber daya dan arah pendidikan publik.

Vitalitas ekonomi nasional telah dikaitkan dengan sistem pendidikan, mengalihkan fokus politik pada pendidikan publik dari masalah pemerataan ke masalah prestasi siswa. Negara semakin memusatkan pembuatan kebijakan pendidikan untuk menambah pengaruh pemerintah pada kurikulum, pengajaran, dan penilaian. Dengan munculnya perbandingan ekonomi dan pendidikan global, sebagian besar negara bagian telah menekankan standar, akuntabilitas, dan peningkatan penilaian standar. Paradoksnya, beberapa reformasi pendidikan telah mendesentralisasikan pendidikan publik dengan meningkatkan pengelolaan fiskal berbasis lokasi.

Para pemimpin sekolah di lingkungan baru ini harus menanggapi tuntutan negara dan juga memikul lebih banyak otoritas pengelolaan anggaran di dalam gedung mereka. Sementara itu, langkah-langkah desentralisasi lainnya telah memberikan otoritas pendidikan yang lebih besar kepada orang tua dengan mempromosikan metode penyampaian pendidikan nontradisional yang didanai publik, seperti sekolah charter dan voucher. Tekanan politik seperti ini secara signifikan telah mengubah aktivitas sehari-hari para pemimpin pendidikan lokal, terutama dengan melibatkan mereka secara intensif dalam penerapan standar dan penilaian. Para pemimpin di semua tingkatan harus menyadari tren saat ini dalam kebijakan pendidikan nasional dan negara bagian dan harus memutuskan kapan dan bagaimana mereka harus menanggapi reformasi.

Banyaknya hubungan antara pendidikan dan ekonomi telah menimbulkan tantangan baru bagi para pemimpin pendidikan. Sebagai pengguna dan penyedia ekonomi, pendidikan mengambil sumber keuangan dari masyarakat setempat sekaligus menyediakan sumber daya manusia berupa siswa yang dipersiapkan untuk karir yang produktif. Seperti halnya kualitas distrik sekolah bergantung pada kekayaan distrik, kekayaan itu bergantung pada kualitas sekolah umum. Ada hubungan langsung antara investasi pendidikan dan pendapatan individu. Secara khusus, telah ditemukan bahwa pendidikan di tingkat dasar memberikan tingkat pengembalian terbesar dalam hal rasio pendapatan individu terhadap biaya pendidikan. http://univbaru.ac.id/ ini mendukung investasi yang lebih besar dalam pendidikan dini. Memahami koneksi ini, pemimpin pendidikan harus menentukan layanan pendidikan mana yang akan memastikan pengembalian investasi yang positif bagi pembayar pajak dan lulusan. Dimana ekonomi lokal tidak mendukung pekerjaan berbasis pengetahuan, investasi pendidikan memang dapat menghasilkan keuntungan negatif. Para pemimpin harus berusaha untuk mendukung pendidikan untuk pekerjaan berbasis pengetahuan sambil mendorong masyarakat untuk menarik bagi industri yang menawarkan pekerjaan semacam itu. Para pemimpin pendidikan harus menyadari sifat ekonomi lokal mereka dan perubahan di pasar lokal, nasional, dan global. Untuk menghubungkan sekolah secara efektif dengan ekonomi lokal, para pemimpin harus mengembangkan hubungan yang kuat dengan penyedia sumber daya masyarakat, membangun kemitraan dengan bisnis dan universitas, dan secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi pendidikan,

Dua perubahan penting dalam bidang keuangan negara dalam 19 tahun terakhir telah berhasil memindahkan akuntabilitas pemimpin sekolah dari dewan sekolah ke pemerintah negara bagian. Pertama, pertumbuhan pendanaan negara bagian dan federal untuk pendidikan publik membatasi para pemimpin untuk memenuhi persyaratan pemerintah untuk pengeluaran dan akuntabilitas. Kedua, bantuan negara telah semakin dikaitkan dengan pemerataan “kecukupan” pengeluaran di seluruh distrik, yang telah mempengaruhi para pemimpin untuk menggunakan dana untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan untuk mendidik siswa dengan kebutuhan yang lebih besar, termasuk anak-anak berpenghasilan rendah dan cacat. Yang memperumit perubahan ini adalah situasi keuangan yang sangat beragam di antara yurisdiksi. Perbedaan keuangan ini telah membuat disparitas yang signifikan dalam pengeluaran antara kabupaten di daerah perkotaan dan kabupaten di daerah pedesaan.

Baru-baru ini, dua isu akuntabilitas penting telah mendapat perhatian yang cukup besar. Yang pertama berkaitan dengan akuntabilitas pasar. Karena pasar meminta pertanggungjawaban penyedia layanan, jika pasar untuk pilihan pendidikan seperti sekolah charter dan voucher tumbuh, para pemimpin mungkin akan tertekan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk memasarkan sekolah mereka. Isu kedua berkaitan dengan akuntabilitas politik. Langkah-langkah akuntabilitas negara memaksa para pemimpin untuk memenuhi standar negara atau menghadapi pengawasan publik dan kemungkinan hukuman. Jenis tekanan bervariasi antar negara sesuai dengan konten, tantangan kognitif, dan penghargaan dan hukuman yang termasuk dalam ukuran akuntabilitas. Para pemimpin sekolah dapat menanggapi tekanan akuntabilitas yang berasal dari kebijakan negara dengan menekankan nilai ujian, atau, lebih disukai, dengan berfokus pada peningkatan efektivitas pengajaran dan pembelajaran secara umum. Langkah-langkah eksternal yang dihasilkan dari tren akuntabilitas politik dapat memfokuskan upaya staf sekolah, tetapi para pemimpin harus memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan pengajaran bagi semua siswa sambil memenuhi persyaratan negara. Dan mereka harus memenuhi tuntutan tersebut bahkan ketika langkah-langkah, insentif, dan definisi pembelajaran yang tepat mengalami perubahan substansial.

Pendidikan publik berkembang baik dari segi jumlah siswa maupun keragamannya. Lingkungan politik yang semakin kontroversial telah mengiringi pertumbuhan keragaman. Imigrasi juga membentuk gambaran demografis. Misalnya, banyak anak imigran membutuhkan pelatihan bahasa Inggris, dan pelatihan tersebut dapat membebani sistem sekolah. Perubahan ekonomi juga mempengaruhi sekolah, karena jumlah anak yang hidup dalam kemiskinan telah meningkat dan kemiskinan menjadi lebih terkonsentrasi di kota-kota negara.

Pergeseran ke ekonomi berbasis pengetahuan dan perubahan demografis yang menyertai perubahan tersebut menantang sekolah-sekolah yang berusaha melayani ekonomi daerah. Mengingat tantangan demografis seperti itu, pemimpin sekolah harus membuat atau memperluas program khusus dan membangun kapasitas untuk melayani siswa dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Para pemimpin juga harus meningkatkan program tambahan untuk anak-anak dalam kemiskinan dan menggalang dukungan publik untuk langkah-langkah tersebut dari populasi yang menua. Para pemimpin pendidikan harus mengatasi dua masalah utama di bidang ini: Pertama, mereka harus mengatasi kekurangan tenaga kerja; kedua, mereka harus mempertahankan staf profesional yang berkualitas dan beragam. Kekurangan guru dan kepala sekolah yang berkualitas mungkin akan meningkat dalam dekade berikutnya. Meningkatnya kebutuhan di bidang khusus seperti pendidikan khusus, bilingual, dan sains memperburuk kekurangan. Penyebab kekurangan yang diproyeksikan termasuk pertumbuhan penduduk, pensiun, perubahan karir, dan pergantian lokal. Pergantian umumnya diterjemahkan ke dalam pengurangan kualitas pengajaran akibat hilangnya staf yang berpengalaman, terutama di kota-kota, di mana guru yang memenuhi syarat mencari kompensasi dan kondisi kerja yang lebih baik di tempat lain. Untuk mengatasi kekurangan, beberapa yurisdiksi telah mengintensifkan upaya perekrutan dan retensi, menawarkan sertifikasi darurat dan insentif guru sambil merekrut administrator dari dalam jajaran guru dan menghilangkan rintangan lisensi. Dalam upaya ini, para pemimpin harus mengingat bahwa staf baru harus sangat berkualitas. Sangat penting untuk menghindari menciptakan staf bercabang di mana beberapa berkualifikasi tinggi sementara yang lain tidak pernah memperoleh kredensial yang sesuai. Para pemimpin juga harus meningkatkan keragaman ras dan etnis dari guru dan administrator yang berkualitas. Guru dan korps kepala sekolah yang sangat berkulit putih melayani populasi siswa yang berjumlah sekitar 31% minoritas (jauh lebih besar di beberapa daerah). Keragaman staf yang lebih banyak dapat mengarah pada pemahaman yang lebih besar tentang cara berpikir dan bertindak yang berbeda di antara staf dan siswa. Survei tentang konteks kepemimpinan pendidikan saat ini mengungkapkan tiga ciri dominan. Pertama, pergeseran nasional menuju pekerjaan yang menuntut siswa untuk memiliki lebih banyak pendidikan telah menghasilkan tuntutan untuk produktivitas pendidikan yang lebih besar. Kedua, pergeseran ini telah menyebabkan negara memainkan peran yang jauh lebih besar dalam pendanaan dan regulasi pendidikan publik. Ketiga, peran peraturan negara telah diperluas untuk memasukkan langkah-langkah akuntabilitas untuk memastikan kepatuhan instruksional dan kompetensi.